headlineterkini.id, BULUNGAN- Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Utara, menyetujui prinsip Spending Better dalam hal efisiensi dan penajaman prioritas pada belanja daerah di APBD Perubahan 2025. Terjadi penurunan total belanja sebesar 5,39 persen, atau setara Rp480,10 miliar.
Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan 2025, Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Anto Bolokot mengatakan, prinsip spending better penting agar anggaran dibelanjakan efisien dan tepat sasaran. Bukan sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar memberikan dampak maksimal sesuai prioritas pembangunan.
“Langkah ini bukanlah langkah mundur, melainkan sebuah strategi konsolidasi dan rasionalisasi anggaran yang sangat bijaksana,” kata Anto.
Ia memaparkan, penurunan belanja operasi dan modal, menunjukkan upaya pemerintah untuk mengencangkan ikat pinggang dan memastikan setiap rupiah dikeluarkan dengan efektif dan efisien. Â “Kami berharap efisiensi ini tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, justru menjadi momentum untuk berinovasi dalam pelayanan,” ujarnya.
Fraksi Partai Golkar juga merespon sejumlah peningkatan belanja yang signifikan, seperti pada belanja tidak terduga dari Rp25 Miliar menjadi Rp41,75 Miliar. Sementara itu, peningkatan pada belanja bagi hasil ke kabupaten/kota dan desa sebesar 1,53 persen, disebut kebijakan yang patut diacungi jempol. Dikarenakan bisa memperkuat komitmen otonomi daerah dan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat tapak akar rumput.
“Kebijakan ini sesuai dengan semangat Golkar untuk membangun dari desa,” imbuhnya.
Pada aspek pendapatan daerah, Fraksi Partai Golkar mencatat adanya kenaikan total pendapatan sebesar 2,55 persen atau Rp75,03 Miliar. Kenaikan ini terutama disumbang oleh peningkatan signifikan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 5,47 persen atau Rp100,95 Miliar.
Meskipun terjadi penurunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,95.persen, pihaknya memahami hal ini merupakan dampak penyesuaian asumsi makro dan kondisi ekonomi yang dinamis.
Secara keseluruhan, Fraksi Golkar sepakat bahwa perubahan APBD 2025 ini tetap berpedoman pada tema kebijakan fiskal nasional akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta visi Indonesia emas 2045.
“Alokasi yang diusulkan, meskipun mengalami penyesuaian, kami yakini masih akan mendorong percepatan pembangunan di sektor-sektor prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang semuanya adalah program unggulan Partai Golkar,” paparnya.
Berdasarkan analisis mendalam tersebut, Anto mengatakan Fraksi Partai Golkar menyetujui dan menerima seluruh Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. (*)
