BERAU, Headlineterkini.id – DPRD Kabupaten Berau menegaskan pentingnya keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan data ketenagakerjaan, khususnya terkait penyerapan tenaga kerja lokal di wilayah operasional masing-masing.
Anggota Komisi III DPRD Berau, M. Ichsan Rapi, menyampaikan bahwa selama ini laporan yang disampaikan perusahaan dinilai belum cukup transparan karena hanya menampilkan angka persentase tanpa rincian yang jelas.
“Angka saja tidak cukup. Kami butuh data yang bisa diverifikasi, lengkap dengan identitas tenaga kerja, posisi, dan asal wilayahnya,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Menurutnya, keterbukaan data menjadi kunci untuk mengukur sejauh mana keberadaan perusahaan benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat lokal, terutama di kawasan sekitar tambang dan industri.
Ia menegaskan, tanpa data yang rinci dan akurat, pemerintah daerah akan kesulitan menilai kontribusi riil perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hanya klaim 60 persen tenaga kerja lokal, tapi tidak jelas siapa saja orangnya dan dari mana asalnya. Itu yang ingin kita pastikan,” tegasnya.
Ichsan juga mengingatkan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap daerah tempat mereka beroperasi.
“Perusahaan harus terbuka. Karena aktivitas mereka berlangsung di daerah ini, maka pemerintah daerah juga berhak mengetahui secara detail,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat mengenai perbedaan antara Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Menurutnya, saat ini pendekatan pembangunan lebih diarahkan melalui skema PPM yang memiliki indikator dampak yang lebih terukur dibandingkan CSR.
“PPM itu bukan sekadar bantuan, tapi program yang dirancang untuk memberi dampak jangka panjang. Ini yang harus dipahami bersama,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD Berau mendorong agar setiap forum koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan ke depan diawali dengan pemaparan data yang komprehensif. Dengan demikian, setiap pembahasan dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan berbasis fakta.
“Kalau kita bicara tanpa data, hasilnya tidak akan maksimal. Semua harus berbasis data agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.