BERAU, Headlineterkini.id – DPRD Berau menilai pola pembiayaan kegiatan budaya di daerah masih belum sehat karena terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pengembangan event budaya yang lebih besar dan berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang, menegaskan perlunya terobosan dalam mencari sumber pendanaan alternatif, salah satunya melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Berau.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam mendukung kegiatan budaya bukan hal baru, bahkan sudah berhasil diterapkan di daerah lain. Ia mencontohkan Kabupaten Malinau yang mampu menggelar event berskala besar dengan dukungan penuh dari CSR perusahaan.
“Informasinya, mereka bisa menghadirkan artis papan atas dengan pembiayaan dari CSR hingga miliaran rupiah, tanpa membebani APBD,” ujarnya.
Ratna menilai, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi dengan sektor swasta. Model seperti ini, kata dia, seharusnya bisa direplikasi di Berau yang memiliki potensi lebih besar.
Dengan jumlah perusahaan yang mencapai ratusan, ia optimistis kontribusi CSR dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung penyelenggaraan event budaya sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
“Kalau dikelola dengan baik, potensi CSR ini sangat besar. Efisiensi anggaran tidak lagi menjadi alasan untuk membatasi kegiatan budaya,” jelasnya.
Namun demikian, ia juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan dan distribusi CSR di Berau. Minimnya koordinasi dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih bantuan serta program yang tidak tepat sasaran.
“Kita perlu sistem yang terintegrasi. Jangan sampai bantuan datang berulang di satu tempat, sementara wilayah lain justru belum tersentuh,” tegasnya.
Untuk itu, Ratna mendorong Pemerintah Kabupaten Berau agar lebih aktif mengoordinasikan penyaluran CSR sekaligus bersikap tegas terhadap perusahaan yang belum menjalankan kewajibannya secara maksimal.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam memperkuat pembiayaan sektor budaya tanpa terus bergantung pada anggaran daerah.
“CSR harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk mendukung kegiatan budaya yang menjadi identitas daerah,” pungkasnya.(Adv)