BERAU, Headlineterkini.id – Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Berau. Aktivitas ilegal tersebut dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa penggunaan bom ikan harus ditindak tegas karena dampaknya sangat merusak. Ia menyebut, metode tersebut tidak hanya menangkap ikan berukuran besar, tetapi juga mematikan biota laut lainnya, termasuk ikan kecil yang seharusnya menjadi generasi berikutnya.
“Dampaknya sangat luas. Kalau ini terus terjadi, sumber daya laut kita bisa habis dalam jangka panjang,” ujarnya.
Menurutnya, perlindungan ekosistem laut harus menjadi prioritas bersama, mengingat ketergantungan masyarakat pesisir terhadap hasil laut yang tinggi. Ia mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan laut akan berdampak langsung pada penurunan hasil tangkapan nelayan di masa mendatang.
“Kalau laut rusak, yang pertama merasakan dampaknya adalah nelayan itu sendiri,” tegasnya.
Subroto juga mendorong penguatan pengawasan di wilayah perairan untuk menekan praktik tersebut. Namun, ia mengakui bahwa pengawasan di laut memiliki tantangan tersendiri, terutama karena keterbatasan personel dan sulitnya memantau aktivitas nelayan secara langsung.
“Di darat mungkin bisa diawasi, tapi di laut pengawasannya tidak mudah. Ini perlu sistem yang lebih kuat,” jelasnya.
Ia turut menyoroti perlunya koordinasi lintas instansi, terutama setelah kewenangan pengelolaan sektor perikanan berada di tingkat provinsi. Menurutnya, sinergi yang baik menjadi kunci agar pengawasan dapat berjalan efektif.
Selain itu, ia mengimbau para nelayan untuk tidak lagi menggunakan cara-cara yang merusak lingkungan dalam mencari ikan. Kesadaran kolektif dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
“Menjaga laut adalah tanggung jawab bersama. Kalau kita ingin hasilnya tetap ada, maka harus dijaga dari sekarang,” pungkasnya.(Adv)