BERAU, Headlineterkini.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan pada 2026 mendorong perubahan pendekatan dalam pembangunan daerah. DPRD Berau menilai, situasi ini harus dijawab dengan perencanaan yang lebih tajam serta inovasi di semua level pemerintahan, termasuk di tingkat kampung.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan. Ia memastikan DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal agar program prioritas tetap berjalan.
“Efisiensi memang tidak bisa dihindari, tapi kami pastikan pembangunan tetap berjalan dengan fokus pada kebutuhan yang paling mendesak,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini justru menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan. Setiap program harus disusun lebih selektif dan tepat sasaran agar anggaran yang terbatas dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Sekarang bukan lagi soal banyaknya program, tapi seberapa tepat program itu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, hingga pemerintah kampung. Kolaborasi dinilai menjadi kunci agar kebijakan efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Pemerintah kampung juga perlu berinovasi agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan,” tambahnya.
Subroto memastikan DPRD Berau akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada masyarakat serta menjaga agar program-program strategis tidak terabaikan.
“Ini tantangan bersama. Yang terpenting, setiap kebijakan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Adv)