BERAU, Headlineterkini.id – Ketidaksesuaian antara program pemerintah dan kebutuhan riil nelayan di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius DPRD.
Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, menilai arah kebijakan yang ada belum sepenuhnya menyentuh persoalan utama masyarakat pesisir.
Ia mengungkapkan, nelayan selama ini lebih membutuhkan dukungan sarana produksi seperti kapal, mesin, dan alat tangkap untuk menunjang aktivitas melaut. Namun, program yang berjalan justru didominasi kegiatan pelatihan yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan mendesak di lapangan.
“Nelayan kita bukan tidak mampu, mereka sudah punya keterampilan. Yang mereka butuhkan justru alat untuk bekerja,” ujarnya.
Menurut Liliansyah, kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengadaan alat tangkap. Meski demikian, ia menilai hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat yang terus disuarakan.
“Memang ada kendala regulasi, tapi harus ada solusi. Jangan sampai aspirasi ini terus berulang tanpa tindak lanjut,” tegasnya.
Ia menilai, ketidaksinkronan antara perencanaan program dan kebutuhan riil masyarakat menunjukkan perlunya evaluasi dalam penyusunan kebijakan. Efisiensi anggaran, lanjutnya, seharusnya diarahkan pada penentuan prioritas yang tepat, bukan justru mengesampingkan kebutuhan dasar.
“Efisiensi itu soal ketepatan sasaran, bukan sekadar mengurangi anggaran,” katanya.
Liliansyah juga mengungkapkan bahwa permintaan bantuan alat tangkap telah berulang kali disampaikan dalam forum Musrenbang, namun belum membuahkan hasil. Hal ini, menurutnya, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat jika tidak segera ditindaklanjuti.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk membuka opsi solusi lain, termasuk memperkuat koordinasi lintas kewenangan maupun menjajaki skema alternatif agar kebutuhan nelayan dapat segera terpenuhi.
“Harus ada langkah nyata. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” pungkasnya.(Adv)