BERAU, headlineterkini.id – DPRD Kabupaten Berau menegaskan pentingnya akuntabilitas perusahaan dalam melaporkan penyerapan tenaga kerja lokal. Transparansi data dinilai menjadi kunci untuk memastikan kehadiran investasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat setempat.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi, menyoroti masih banyaknya perusahaan yang hanya menyampaikan klaim persentase tenaga kerja lokal tanpa disertai data rinci yang dapat diverifikasi.
“Jangan hanya menyebut angka. Kami butuh data yang jelas, siapa yang bekerja, posisinya apa, dan berasal dari wilayah mana,” ujarnya.
Ia menilai, tanpa rincian yang transparan, sulit bagi pemerintah daerah maupun DPRD untuk mengukur secara objektif kontribusi perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja di Berau.
“Kalau datanya tidak jelas, bagaimana kita bisa menilai dampaknya bagi masyarakat? Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Menurut Ichsan, keterbukaan data bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab perusahaan kepada daerah tempat mereka beroperasi. Dengan data yang akurat, kebijakan yang diambil pemerintah pun bisa lebih tepat sasaran.
Selain isu ketenagakerjaan, ia juga mengingatkan pentingnya pemahaman yang tepat terkait program tanggung jawab sosial perusahaan.
Ia menegaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) merupakan dua konsep yang berbeda dan memiliki tujuan yang tidak sama.
“PPM itu berbasis program dan dampak jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat seperti yang sering dipahami dalam CSR,” jelasnya.
Untuk itu, ia mendorong seluruh perusahaan di Berau agar menyiapkan laporan yang lebih komprehensif, khususnya saat mengikuti forum koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, forum tersebut seharusnya menjadi ruang evaluasi berbasis data, bukan sekadar penyampaian klaim sepihak tanpa dukungan informasi yang jelas.
“Ke depan, semua pembahasan harus berbasis data yang bisa diuji. Dengan begitu kita bisa menilai secara objektif kontribusi perusahaan,” katanya.
DPRD Berau berharap, dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, keberadaan perusahaan di daerah tidak hanya memberikan keuntungan bagi korporasi, tetapi juga berdampak nyata dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.