headlineterkini.id, BULUNGAN- Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, menyampaikan apresiasi atas pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Menurutnya, dukungan tersebut sejalan dengan arah kebijakan keuangan daerah di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
“Pandangan Fraksi Golkar menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan fiskal. Kami sangat menghargai dukungan penuh yang diberikan,” ujar Zainal dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (26/8).
Ia menegaskan bahwa perubahan APBD dilakukan dengan perhitungan matang. Kenaikan total pendapatan sebesar 2,55 persen atau Rp75,03 miliar menjadi indikator positif, terutama karena peningkatan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 5,47 persen atau Rp100,95 miliar.
Meski demikian, Zainal tidak menampik adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,95 persen. Kondisi ini disebutnya sebagai tantangan yang harus dijawab dengan inovasi.
“Kami akan mendorong digitalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi, serta mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah untuk memperkuat kemandirian keuangan,” jelasnya.
Dukungan Fraksi Golkar terhadap prinsip spending better atau belanja yang lebih efektif juga diapresiasi. Hal itu tercermin dari penurunan total belanja sebesar 5,39 persen atau Rp480,10 miliar. Menurut Zainal, pengurangan anggaran bukanlah langkah mundur, melainkan strategi konsolidasi.
“Efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik, justru menjadi momentum untuk berinovasi,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menyambut baik dukungan terhadap peningkatan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp25 miliar menjadi Rp41,75 miliar. Zainal menilai langkah ini sebagai bentuk kesiapan menghadapi situasi darurat. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan belanja bagi hasil ke kabupaten/kota dan desa sebesar 11,53 persen.
“Ini adalah wujud komitmen untuk memperkuat otonomi daerah dan pemerataan pembangunan hingga tingkat desa,” katanya.
Zainal menegaskan seluruh perubahan APBD tetap mengacu pada tema kebijakan keuangan nasional, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta visi Indonesia Emas 2045. (*)
